Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dr. N. Lies Karmawati, M.Kes

REPUBLIKA, DEPOK -- Dinas Kesehatan Kota Depok akan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Depok No.3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ke sekolah sekolah guna menghentikan kebiasaan merokok di kalangan pelajar.

Pemkot Depok sendiri pada 1 Januari 2015 akan memberlakukan kawasan tanpa rokok. Ada tujuh kawasan KTR, salah satunya adalah lembaga pendidikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dr. N. Lies Karmawati, M.Kes mengatakan pada kawasan belajar mengajar tidak diperbolehkan ada area merokok, hingga radius 300 meter.

Untuk itu Pemkot Depok juga akan roadshow ke sekolah-sekolah dan melakukan program sosialisai KTR kepada pelajar. Agar mereka paham dan mengerti kawasan tanpa rokok, sekaligus bahaya merokok

Lies mengatakan salah satu program yang akan dilakukan yaitu hipnoterapi berhenti merokok bagi pelajar. Hipnoterapi merupakan terapi pikiran yang dilakukan dalam kondisi dihipnotis.

Menurutnya melalui hipnoterapi ini akan lebih membantu program yang sudah ada. "Kita punya beberapa banner bagaimana caranya untuk berhenti merokok, tetapi itu tidak akan mudah. Jadi lewat hipnoterapi diharapkan lebih effektif," kata Lies.

Untuk melakukan hipnoterapi ini, dinkes Depok akan bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk membentuk program area mana yang lebih diprioritaskan. "Kita bekerjasama dengan satu atau dua orang di wilayah itu. Mereka bisa berikan kiat-kiatnya untuk berhenti merokok," papar lies.

Kawasan tanpa rokok sendiri merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Tujuan perda ini ialah untuk menciptakan ruang dan lingkungan bersih dan sehat; melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok; melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan, pengaruh iklan terhadap zat adiktif berupa rokok, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa roko.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/12/18/ngq9qs-hipnoterapi-untuk-pecandu-rokok

REPUBLIKA, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya. 

Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka seminar Nasional tentang Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di Jakarta, Kamis.

Seminar diselenggarakan menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015. "Kita perlu memikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka," katanya lagi. 

Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah. 

Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan.

"Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadat memunculkan pertanyaan, di mana inefektivitasnya,"katanya.

Ia pun mengemukakan, banyak pihak khususnya masyarakat, bahkan aparat di lapangan, ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan-aturan tersebut tersebut. Apakah persoalannya adalah karena sosialisasi yang masih terlalu minim atau tema secara substantif norma-norma yang diatur di dalamnya perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan realitas situasi dan kondisi kekinian. 

Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.

"Sebab, hal ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antarumat beragama," katanya.

"Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun persepsi bersama antarumat beragama dalam hal penyiaran agama. Karena agama adalah ajaran dimana para penganutnya berkewajiban menyebarluaskannya, maka ketika kita ingin menyiarkan agama itu dan ketika kita ingin mendakwahkan ajaran agama itu maka pada titik-titik tertentu bila tidak dibarengi dengan pemahaman, dengan tingkat kearifan yang cukup, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat dan ini pada akhirnya langsung maupun tidak langsung akan mengusik atau mengganggu kerukunan antarumat beragama," terang Menag.

Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM). 

Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.

"Maka dalam kaitan ini, saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut," ujar Menag.

Diakhir paparannya, kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya, Lukman minta perannya untuk memberikan masukan, usulan-usulan perbaikan RUU Tentang Perlindungan Umat Beragama yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama.

Sumber: http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/12/18/ngry4z-ada-lima-isu-agama-jadi-perhatian-menag-apa-saja

JPNN, JAKARTA - Mantan anggota DPR RI, Engelina Pattiasina menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru kebingungan dalam menerapkan konsep poros maritim. Menurut Engelina, kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pencuri ikan justru tidak ada kaitannya dengan poros maritim.

"Menenggelamkan kapal itu itu hanya pernak-pernik. Banyak hal lain yang lebih penting dan strategis harus dilakukan kalau ingin Indonesia eksis sebagai negara maritim," kata Engelina, Rabu (17/12).

Bekas calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang gagal lolos menjadi senator itu menduga Jokowi masih kebingungan menentukan prioritas untuk membangun poros maritim. Hanya saja, kata Engelina menambahkan, opini yang terbentuk memang menempatkan penenggelaman kapal nelayan asing sebagai bagian dari upaya membangung posor maritim.

“Opini yang dibangun, menenggelamkan perahu nelayan asing itu sebagai eksistensi dari poros maritim. Saya pikir itu keliru," ujarnya.

Selain itu, Engelina juga mempertanyakan adanya infromasi yang menyebut pemerintah melalui PT Pelindo II sudah memesan sekitar 500 unit kapal besar dari Tiongkok dengan masa kontrak 70 tahun. Padahal, harusnya yang diperkuat justru produksi kapal dalam negeri untuk mengisi jalur-jalur kecil untuk menumbuhkan perekonomian rakyat.

"Menenggelamkan kapal dan membeli kapal-kapal besar indikasi bahwa pemerintah belum dapat gambaran implementasi dari poros maritim. Tidak nyambung. Poros maritim visinya membangun kemandirian, tapi diterjemahkan menjadi impor kapal-kapal besar sehingga ketergantungan bangsa ini terhadap asing semakin tinggi," pungkasnya.

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/12/17/276174/Anggap-Jokowi-Bingung-Sendiri-soal-Poros-Maritim-

CNN INDONESIA, JAKARTA -- Juru bicara Yahoo memastikan bakal menutup sejumlah kantor perwakilan mereka yang berada di Vietnam, Malaysia dan Indonesia.

Kabar mengenai rencana Yahoo yang ingin menutup kantor di Indonesia sudah berhembus cukup lama, namun saat itu juru bicara Yahoo mengatakan, bahwa Indonesia dipandang sebagai pasar yang penting dan mereka berencana terus memberi produk yang berkualitas serta pengalaman besar untuk para pengiklan di sini.

“Kami memastikan bahwa Yahoo ada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan, kami terus melihat area bisnis kami di mana kami dapat mencapai efisiensi yang lebih besar, kolaborasi dan inovasi dengan mempersatukan model operasional kami,” tulis Yahoo dalam surat elektronik kepada CNN Indonesia.

Namun nyatanya, kini Yahoo memastikan bakal menutup kantor mereka yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. “Ya, Yahoo akan menutup kantornya di Indonesia," kata Barsha Panda, Head Corporate Communications Yahoo India & South East Asia dikutip dari detikcom.

Konon keputusan ini dilakukan Yahoo agar bisa fokus mengejar pasar di Amerika Utara dan merampingkan bisnis di Asia yang nantinya akan dipusatkan di Singapura.

Kantor Yahoo di Indonesia rencananya akan mulai ditutup pada akhir tahun 2014 mendatang. Para karyawan di dalamnya mengaku sudah mendapatkan informasi dan tinggal menunggu waktu pemutusan. 

Bukan hanya di kawasan Asia, tetapi Yahoo juga akan melakukan restrukturisasi organisasi atau penutupan kantor di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

Dengan dalih melakukan 'kajian operasional' Yahoo menutup kantor operasinya di Budapest, Hongaria dan Yordania pada Oktober 2014. 

Di Indonesia, Yahoo mengandalkan bisnis portal berita, periklanan, dan layanan surat elektronik. Mereka sempat mengakuisisi perusahaan jejaring sosial Koprol pada 2010 silam.

Namun, pada Juli 2012, Yahoo akhirnya mengembalikan bisnis dan merek dagang Koprol kepada para pendiri, yaitu Satya Witoelar, Fajar Budiprasetyo, dan Daniel Armanto.

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20141217183128-185-18893/yahoo-indonesia-akan-ditutup/

JPNN, JAKARTA - Uang yang beredar dari sektor jasa angkutan laut sepanjang tahun 2014 diperkirakan lebih dari Rp 54 triliun.

Dari Rp 54 triliun tersebut, hanya sekitar 10 persen yang tinggal di Indonesia. Sisanya 90 persen lari ke luar negeri.

Hal itu dikatakan Ketua Maritime Center, Chandra Motik, dalam diskusi Publik, "Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut", digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Rabu (18/12).

Besarnya uang jasa angkutan laut lari ke luar negeri lanjutnya, karena sektor jasa angkutan laut dikuasai oleh asing.

"Kalau Presiden Joko Widodo berpihak kepada bangsanya, dia harus dengan segala upaya menjadikan perusahan pelayaran nasional menjadi yang terdepan," saran perempuan bergelar doktor itu.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan lanjutnya, mestinya angkutan perairan di Indonesia sudah bebas dari kapal-kapal asing di tahun 2011 lalu.

"PP tersebut diubah, tapi undang-undangnya tidak, maka terjadi perpanjangan dibolehkannya kapal asing beroperasi ke semua pelabuhan di Indonesia hingga tahun 2015," ungkapnya.

Perpanjangan tersebut ujarnya, juga akan terjadi di tahun 2015 mendatang usai Presiden Joko Widodo mengunjungi Korea Selatan. "Ini kayaknya akan diperpanjang lagi. Kita harus ramai-ramai protes karena perpanjangan itu tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia," katanya.

Selain itu, dia juga mengkritisi sikap PT (Persero) Pelindo II yang oleh pemerintah dibebaskan bea masuk semua komponen untuk membuat kapal. "Yang dilakukan Pelindo II, malah mengimpor kapal," pungkasnya.

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/12/17/276171/Asing-Kuasai-90-Persen-Jasa-Sektor-Angkutan-Laut-

BERITA SATU, BRUSSELS - Kelompok Hamas di Palestina harus dikeluarkan dari daftar kelompok teroris Uni Eropa (UE), karena keputusan inklusi sebelumnya hanya didasarkan pada pemberitaan media yang tak bisa disebut analisa ilmiah, menurut keputusan pengadilan setempat, Rabu (17/12).

Namun dalam keputusan yang sama, Pengadilan Umum Uni Eropa itu juga menyebutkan bahwa negara-negara anggota UE masih diperbolehkan membekukan aset-aset Hamas selama tiga bulan ke depan untuk memberi waktu peninjauan atas keputusan ini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera menyerukan agar UE tetap mempertahankan keputusan semula.

"Kami harap mereka segera mengembalikan Hamas ke daftar tersebut," katanya dalam sebuah pernyataan di Yerusalem, sambil mengecam Hamas sebagai "organisasi teroris pembunuh".

Hamas berkuasa di Jalur Gaza dan bunyi akta pendirian organisasi adalah bertujuan menghancurkan Israel. Kelompok itu sering bentrok dengan Israel, yang terakhir berlangsung 50 hari musim panas tahun ini.

Sebagian besar negara Barat termasuk Amerika Serikat setuju dengan Israel untuk menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, salah satunya karena serangan roket membabi buta keluar dari Gaza ditambah serangkaian serangan bunuh diri, terutama antara 1993 dan 2005.

Hamas mengklaim sebagai kelompok perlawanan yang sah dan telah mengajukan banding atas keputusan UE memasukkan kelompok itu sebagai organisasi teroris pada 2001. Keputusan yang terakhir tentu saja disambut gembira oleh Hamas.

"Keputusan ini adalah koreksi atas kesalahan sejarah yang telah dibuat oleh Uni Eropa," kata deputi ketua Hamas Moussa Abu Marzouk seperti dikutip Reuters.

"Hamas adalah gerakan perlawanan dan punya hak alami sesuai semua hukum dan standar internasional untuk melawan pendudukan," ujar Marzouk.

Pengadilan UE tidak melihat alasan klasifikasi Hamas sebagai kelompok teroris, namun lebih ke proses pembuatan keputusan sebelumnya. Dan disebutkan bahwa keputusan itu tidak didasarkan pada opini pihak yang berkompeten, namun hanya pada berita media dan internet.

"Pengadilan menekankan bahwa penganuliran itu, yang didasarkan pada prosedur, tidak membahas benar-tidaknya klasifikasi Hamas sebagai kelompok teroris," bunyi pernyataan pengadilan.

Menteri Ekonomi Israel Naftali Bennett menyebut keputusan itu tidak bermoral.

"Israel adalah negara kuat dan bisa mempertahankan diri dari musuh-musuhnya, namun mereka yang akan menderita oleh menguatnya kekuatan kelompok-kelompok teroris adalah Eropa sendiri," ujarnya.

Sumber: http://www.beritasatu.com/dunia/234099-pengadilan-eropa-minta-hamas-dikeluarkan-dari-daftar-teroris.html

REPUBLIKA, JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku tengah menyiapkan payung hukum untuk menjual gedung Kementerian BUMN yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Rini mengatakan, ia tengah berkoordinasi dengan menteri keuangan untuk merealisasikan hal tersebut.

"Kalau dijual itu juga menjadi hak dari Kemenkeu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/12). Rini menjelaskan, tujuan utama menjual gedung adalah untuk efisiensi.

Menurutnya, gedung milik Kementerian BUMN yang memiliki 22 lantai terlalu besar untuk jumlah pegawai yang hanya 260 orang. Fisik gedung yang sudah tua juga membutuhkan biaya perawatan yang besar. Belum lagi jika gedung dipakai kerja pada hari libur.

Semua pendingin ruangan yang ada di gedung harus dinyalakan sehingga terjadi pemborosan listrik. "Jadi bukan lantai-lantai gedungnya saja, tapi juga penggunaan listrik, mengurus gedung. Kan karyawan kita jadi berkonsentrasi di situ, padahal kita harus mengurus BUMN," kata mantan kepala staf tim transisi Jokowi-JK tersebut.

Menurut Rini, sebenarnya ada opsi lain jika gedung tidak dijual. Dia mengatakan, Kementerian BUMN rela bertukar gedung dengan kementerian lain.

"Kalau tidak dijual, apakah ada bagian pemerintahan lain yang membutuhkan kantor, kita diberi saja yang lebih kecil," ucapnya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/17/ngq84g-panen-kritik-menteri-rini-emngototem-jual-gedung-bumn

Honorer K2 yang sudah tua ikut menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat CPNS, di Jakarta, beberapa waktu lalu. (sumber: dok.JPNN)

JPNN, JAKARTA - Dewan Komite Honorer Indonesia (DKHI) menolak kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Crisnandi yang akan menggelar tes lagi bagi honorer kategori dua (K2) sebagai syarat bisa diangkat menjadi CPNS.

Menurut Ketua DKHI Kuningan Udin Jaenal Abidin, tes ulang honorer K2 sama saja perjuangan untuk bisa diangkat menjadi CPNS balik lagi ke nol.

"Kami sangat menyesalkan pernyataan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FKH2I) Titi Purwaningsih tentang kesiapan honorer K2 untuk dites kembali. Ini sama saja balik kembali ke titik nol. Perjuangan kita sudah sangat panjang dan jangan dimentahkan lagi," kata Udin kepada JPNN, Rabu (17/12).

Ditegaskannya, seluruh tenaga honorer K2 menolak tes kembali. Percuma verifikasi validasi (verval) K2 kalau mesti tes ulang.

"Kami tetap menolak tes ulang bagi K2. Ingat tenaga honorer K2 itu bekerja di atas 10 tahun dengan honor yang sangat minim. Apa kurang pengabdian mereka? Yang diminta honorer K2 itu keadilan dengan kebijakan pemerintah pusat. Lihat mereka! Usia yang sudah tidak mungkin untuk dites," kritiknya.

Udin menambahkan, pihaknya tetap menyiapkan gerakan aksi nasional. "Mari kita bersatu untuk memperjuangkan dan menegakkan keadilan untuk K2 di Indonesia," serunya. 

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/12/17/276100/Banyak-Honorer-K2-Tua,-tak-Mungkin-Dites-Lagi!-

REPUBLIKA, JAKARTA -- Warga Australia membuat sebuah gerakan di media sosial dengan menggunakan hashtag #IllRideWithYou. 

Gerakan itu muncul setelah kejadian penyanderaan 40 orang di sebuah kafe di Sydney. Pelakunya diduga merupakan militan Islam karena memperlihatkan bendera dengan huruf Arab. Bahkan, sebagian mengaitkannya dengan ISIS. 

Sontak, banyak Muslim di Australia yang kemudian takut menjadi sasaran kemarahan warga. Bahkan, tak jarang Muslimah yang melepaskan hijabnya karena rasa takut.

Tagar #IllRideWithYou muncul untuk membantu Muslim mengatasi rasa takutnya. Dengan me-mention tagar itu, seorang Muslim/Muslimah bisa mendapatkan teman untuk berada di tempat publik. 

The Wall Street Journal melansir, gerakan ini berawal dari kicauan seseorang dengan akun Rachael Jacobs. Melalui akun media sosialnya ia menulis, bertemu dengan seorang Muslimah yang duduk di sampingnya dan ketakutan serta melepaskan jilbabnya di kereta. 

"Saya mengejarnya di stasiun kereta. Saya bilang, 'kenakan kembali (jilbab). Aku akan menemanimu jalan.' Dia mulai menangis dan memeluk saya sekitar satu menit, kemudian dia berjalan sendirian," tulis Rachael.

Sir Tessa melalui akun @sirtessa juga mencoba menawarkan 'jasa' serupa. "Jika anda menggunakan bus #373 dan menggunakan pakaian relijius dan merasa takut sendirian: Saya akan menemani anda. @ saya untuk jadwal."

"Mungkin bisa memulai sebuah hashtag #IllRideWithYou."

"Jika @sydneysiege merupakan kejadian kemanusiaan yang paling parah, maka #IllRideWithYou adalah hal yang terbaiknya. Sekarang itu cara anda menyikapi kebencian," tulis Renee Pope-Munro dalam akun @RenInOz.

"#IllRideWithYou mengingatkanku: Perempuan Muslim menutupi tetangga Yahudi dengan penutup mukanya (Sarajevo, 1941)," tulis Ken Sekiya dalam akun @ki_sekiya.

Bahkan, ada yang sengaja membuat kertas dengan bertuliskan #IllRideWithYou yang ditempel di tasnya bagi setiap Muslim yang butuh untuk ditemani.

"Sebagai Muslim, hal ini membuat saya bahagia melihat warga Australia melakukan hal itu. Terima kasih banyak :) #IllRideWithYou," tulis Mirna dalam akun media sosialnya.

Sumber:http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/12/15/ngmg12-emillridewithyouem-cara-warga-australia-dukung-muslim-setelah-penyanderaan-sydney

REPUBLIKA, BANDUNG -- Rencana pasangan artis Raffi Ahmad-Nagita yang hendak menggelar pesta ngunduh mantu di Pendopo Kota Bandung mendapat komplain dari sejumlah warga Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pun kembali mempertimbangkan acara yang sekaligus dibarengi launching Taman Alun-alun tersebut.

"Karena ada aspirasi warga juga banyak komplainnya, ya kita pertimbangkan lagi aspirasi dari berbagai pihak malam ini," kata Emil, sapaan akrabnya di Pendopo Bandung, Senin (15/12).

Menurutnya, penggunaan rumah dinasnya tersebut sebagai tempat ngunduh mantu Raffi Ahmad akan dibatalkan jika memang banyak aspirasi penolakan dari warga. Oleh karenanya, keputusan mengenai rencana penggunaan Pendopo tersebut akan diputuskan segera.

Izin awal untuk pemakaian Pendopo kepada pasangan tersebut dimaksudkan sebagai ajang promosi destinasi wisata Kota Bandung. Lantaran pada saat bersamaan akan ada launching Taman Alun-Alun di Masjid Raya Bandung pada 30 Desember mendatang.

"Tadinya itu, bagaimana caranya mempromosikan Bandung dengan termurah ke Indonesia, yang bisa prime time, makanya itu masuk acara DISBUDPAR," kata Emil.

Kebanyakan warga menyebut penggunaan Pendopo sebagai tempat gelaran pesta seorang selebriti tidaklah tepat.

Seperti yang dikatakan oleh Dewi warga Sukaluyu, Cibeunying Kaler yang tempat kerjanya tidak jauh dari Pendopo. "Memang itu untuk rakyat, tapi yang bagaimana dulu kepentingannya, kalau untuk pesta artis mah yah jangan, Pendopo itu punya nilai sakral," kata Dewi (32).

Hal senada juga diungkapkan Soni (45) warga Bandung lainnya yang sampai saat ini mengaku belum pernah masuk ke rumah dinas yang berada tepat di depan Alun-alun Kota Bandung tersebut.

"Pasti heboh kan acara artis-artis begitu, ya macetnyalah, belum lagi bakal banyak tamu-tamu datang, parkirnya dimana, warga lain juga yang kena dampaknya," ujar dia.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/15/ngmqzt-izinkan-raffinagita-emngunduh-mantuem-di-pendopo-ridwan-kamil-dikomplain-warga

BERITA SATU, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis hasil analisis penyebab longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, hasil analisis penyebab longsor bersama ahli dari Universitas Gajah Mada menunjukkan bahwa material penyusun bukit Telagalele terdiri dari endapan vulkanik tua. Akibatnya, solum tanah tebal dan mengalami pelapukan.

"Selain itu, kemiringan lereng lebih dari 60 persen, sementara mahkota yang longsor berada pada kemiringan lereng 60-80 persen," katanya di Jakarta, Senin (15/12).

Hujan deras yang terjadi pada 10-11 Desember 2014 juga menyebabkan tanah jenuh dengan air. Selain itu, tanaman di atas bukit merupakan tanaman semusim dan tanaman tahunan yang tidak rapat.

"Budidaya pertanian tidak memikirkan konservasi tanah dan air, sehingga tidak ada terasering di lereng," ujarnya.

Sutopo mengatakan, pihaknya masih terus mencari 108 korban dari Dusun Jemblung yang tertimbun longsor. Hingga Senin pukul 13.00, BNPB telah menemukan 51 korban meninggal, sementara 57 sisanya masih dicari.

Ia menambahkan, pencarian korban biasanya berlangsung selama tujuh hari sebelum diadakan evaluasi untuk memutuskan apakah pencarian akan dilanjutkan atau dihentikan.

"Setelah 14 hari kemungkinan korban selamat kecil, setelah itu evaluasi akan dibahas bersama warga setempat apakan akan dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

BNPB telah memberikan bantuan sebesar Rp300 juta untuk operasional penanganan darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara.

"Kempupera memberikan 12 alat berat dan tujuh dump truck untuk membersihkan jalan dan evakuasi, sedangkan Kementerian Sosial memberi santunan Rp 5 juta per kepala keluarga kepada ahli waris korban," katanya.

Meskipun demikian, peralatan berat belum bisa dibawa ke lokasi longsor karena kondisi yang belum memungkinkan.

"Material masih lumpur, takutnya terjerumus," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menambahkan pencarian masih dilakukan secara manual yaitu dengan cangkul dan sekop. Para pengungsi, terutama 200 warga Dusun Jemblung, rencananya akan direlokasi ke tempat baru yang lebih aman.

"Tetapi, tetap di kecamatan Karangkobar," katanya.

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/233474-penyebab-longsor-di-banjarnegara.html

CNN INDONESIA, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan pemerintah dan Bank Indonesia tidak akan melakukan intervensi terlalu dalam untuk meresponse pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi belakangan ini. 

“Intervensi yang terlalu dalam hanya akan menghabiskan devisa negara, karena tren ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain,” ujar Sofyan di Jakarta, Senin (15/12).

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menyebutkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar justru lebih rendah dibandingkan dengan mata uang negara lain di Asia. Dia menyebut rupiah hanya terdepresiasi 2,5 persen jika dibandingkan secara year on year menjadi Rp 12.600 per dolar saat ini. 

“Sementara Yen Jepang itu sampai 15 persen, Bath Thailand sekitar 6 persen, dan Ringgit Malaysia sekitar 5-6 persen. Seluruh mata uang dunia mengalami hal yang sama," jelasnya. 

Penguatan dolar terhadap mata uang negara-negara lain menurutnya terjadi karena bnyak perusahaan yang menggunakan dolar guna membayar utang yang biasanya jatuh tempo di akhir tahun.

“Sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini, bisa dengan menaikkan ekspor dan mengurangi impor sehingga defisit perdagangan bisa berkurang,” kata Sofyan.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) sendiri tidak panik menanggapi pelemahan rupiah yang terjadi. Menurut JK, ada sisi positif dan negatif yang akan berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia dengan dolar yang terus menguat.

“Nilai ekspor jadi bagus, tetapi biaya impor juga menjadi mahal. Tapi tidak apa-apa,” kata JK.

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141215153338-78-18249/pemerintah-pasrah-rupiah-terus-melemah/

JPNN, JAKARTA - Pengamat politik asal CSIS J Kristiadi mengingatkan partai politik tentang pentingnya regenerasi kepemimpinan. Menurutnya, sebuah organisasi yang menolak regenerasi pasti bakal hancur dengan sendirinya.

"Itu yang terjadi dengan Orde Baru dan Uni Soviet. Tidak ada regenerasi maka akan busuk dan hancur," kata Kristiadi dalam acara pemaparan survei terbaru Cyrus Networ di Jakarta, Senin (15/12).

Menurutnya, regenerasi sangat berkaitan erat dengan kemampuan partai menyerap aspirasi rakyat. Pasalnya, seiring dengan bergantinya zaman aspirasi masyarakat juga ikut berganti.

"Kalau tidak ada regenerasi tidak mungkin nyambung antara wakil dengan rakyatnya," jelas Kristiadi.

Diakuinya, pendidikan politik serta kaderisasi masih jadi prioritas kesekian bagi partai. Para elite partai lebih senang menikmati glamournya kekuasaan yang didapat dibanding meneruskan ilmunya kepada kader muda.

Karena itu, Kristiadi menganggap positif survei Cyrus yang menankap opini publik terkait regenerasi partai politik. Menurutnya, dorongan publik adalah satu-satunya cara untuk mengingatkan partai pentingnya regenerasi.

"Tidak bisa tunggu parpol, harus di dorong terus agar ada perbaikan, karena ini (partai) penting untuk masa depan bangsa," pungkasnya.

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/12/15/275735/Tanpa-Regenerasi,-Partai-Pasti-Membusuk-

CNN INDONESIA, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengklaim partainya adalah yang paling berhasil dalam melakukan regenerasi di internal. Menurutnya, sangat sempit apabila regenerasi hanya dilakukan sebatas pada ketua umum.

"PDIP paling sukses lakukan regenerasai. Regenerasi tidak hanya di level ketua umum tapi pada kader-kader partai di bangsa negara yaitu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, lalu yg paling top adalah presiden di Indonesia," ujar Basarah, Senin (15/12).

Hal ini disampaikannya menanggapi hasil survei Cyrus Network yang menunjukkan Joko Widodo lebih diunggulkan untuk maju sebagai ketua umum menggantikan Megawati.

Basarah pun yakin Jokowi tidak mungkin maju sebagai ketua umum dengan alasan Jokowi sudah menggariskan dan adanya larangan menteri di kabinetnya untuk merangkap jabatan di partai.

Logikanya, ujar dia, sederhana, yaitu kalau menteri yang tugasnya adhoc dilarang karena dianggap mengganggu fokus pekerjaan. Apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. “Tidak mungkin dia double standar," tegasnya.

Diketahui, Megawati sudah menjabat sebagai ketua umum PDI Perjuangan sejak 1999. Basarah pun membantah hal tersebut sebagai bentuk oligarki di dalam partai berlambang banteng ini.

Menurutnya hal tersebut menjadi karakter unik PDIP yakni kekuatan inti PDIP berasal dari pengikut bung Karno, kaum marhaen. Ia menekankan selalu terpilihnya Megawatii menjadi ketua umum adalah kehendak dari setiap kader PDI Perjuangan.

"Mereka memilih PDIP karena partai ini diurus oleh keturunan Bung Karno. Ini memang kehendak arus bawah bukan oligarki," ujarnya memberi alasan.

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/politik/20141215201742-32-18323/pdip-klaim-yang-paling-sukses-regenerasi/

BERITA SATU, JAKARTA - Mantan anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendra Winarta menyayangkan pembubaran lembaganya bersama 9 lembaga nonstruktural lainnya berdasarkan Peraturan Presiden No. 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural yang ditandatangani 4 Desember 2014.

"Seharusnya diperkuat karena dana KHN cekak selama ini. Kemudian dianggap duplikasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) karena tidak dibaca betul keppresnya (pembentukan KHN)" kata Frans, kepada SP, di Jakarta, Minggu (14/12).

KHN didirikan oleh Presiden Gus Dur berdasarkan Keppres No.15 Tahun 2000. Fungsi utamanya adalah mendesain rencana pembaruan di bidang hukum di samping memberikan pendapat jika diminta presiden. Setelah dibubarkan fungsi KHN kini dilimpahkan ke Kemkumham.

"Semoga pemerintah tahu akan keputusannya. KHN selama ini dianggap sama dengan BPHN yang hanya menyusun legislasi atau RUU padahal tidak. KHN bertugas menyusun cetak biru reformasi hukum nasional dan memberi masukan kepada presiden," katanya.

Menurutnya, selama ini KHN terus bekerja kendati rekomendasinya kerap diabaikan oleh presiden-presiden selepas Gus Dur.

Salah satu produk yang dihasilkan adalah desain pemisahan Polri dari TNI, pembentukan pengadilan tipikor, mempertahankan kewenangan menyadap KPK termasuk mereformasi Kejaksaan.

"Sekarang siapa yang memikirkan politik hukum lagi kalau KHN tidak ada ? Justru (keberadaan KHN) selama ini kurang dimanfaatkan SBY dan Megawati. Mungkin karena didirikan Gus Dur," ujarnya.

Sumber:http://www.beritasatu.com/hukum/233246-pembubaran-komisi-hukum-nasional-disesalkan.html

REPUBLIKA, KOTABARU -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengakui telah banyak dibantu oleh media dalam mengusir kapal yang melakukan illegal fishing atau mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Tanpa media, saya tidak bisa memaksa kapal-kapal yang melakukan illegal fishing pergi dari pelosok perairan Indonesia," kata Susi, di Kotabaru, usai melakukan penebaran benih Udang Windu, di Desa Sigam, Pulaulaut Utara, Kotabaru, Ahad.

Susi mengemukakan, sudah puluhan tahun potensi perikanan di periaran Indonesia dikeruk, nelayan tidak berdaya dibuatnya. Setelah ditangkap mereka pergi, begitu seterusnya. "Bahkan seakan-akan kita takut kepada mereka, pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia," jelasnya.

Susi mengaku, sudah berhasil mengusir kapal-kapal pencuri ikan yang berasal dari Cina dan Thailand, Bahkan ada juga kapal yang berasal dari Papua Nugini. "Saya tidak takut kepada negara-negara tersebut, kalau maling tetap maling, bahkan Amerika sekalipun, kita akan berangus kapal pencuri ikan tersebut," ancamnya.

"Saat ini kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia hanya sekitar 138 unit, sebelum ada kapal asing yang ditenggelamkan mencapai 933 unit. Kita ingin perairan Indonesia bersih dari kapal-kapal pencuri ikan," terangnya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat hingga November 2014 bersama tim gabungan lintas sektor berhasil menangkap hingga sebanyak 35 kapal ikan yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Jumat (5/12) siang, tiga kapal penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menenggelamkan tiga kapal ikan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia di perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau.

Ketiga kapal tersebut ialah Kapal Pemerintah Napoleon, Kapal Pemerintah Ketipas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kapal Negara Bintang Laut dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/14/ngkpnj-menteri-susi-saya-tak-takut-dengan-negara-pencuri-ikan

BERITA SATU, CIANJUR - Perusahaan Gas Negara (PGN) memiliki rencana besar untuk Kabupaten Cianjur, Jabar, karena secara diam-diam, Badan Usaha Milik Negara itu, telah menanam pipa di Cianjur.

"PGN sempat melihatkan blue print untuk Jabar, khususnya Cianjur, dimana ketika itu, kami dari komisi tujuh DPR RI bertemu dengan direktur PGN di Jateng. Cianjur akan membuat rencana besar di wilayah ini," kata Joko Purwanto anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat melakukan reses di Cianjur, Minggu.

Anggota dewan yang terpilih dari dapil III Cianjur, Kabupaten dan Kota Bogor itu, menuturkan, pipa milik PGN itu, akan menyalurkan gas yang digunakan untuk kebutuhan Industri. Keberadaan pipa tersebut masuk dalam rencana jangka panjang PGN.

Seiring dengan rencana besar tersebut, pihaknya telah berkordinasi dengan Wakil Bupati Cianjur Sutanro dan anggota DPRD dari Fraksi PPP, untuk berhati-hati dan memperjelas tujuan tata ruang karena ada pipa gas yang tertanam di Cianjur.

"Pemerintah daerah harus jelas akan membawa ke arah mana Cianjur ini, jangan seperti kota atau kabupetan lain, potensi Cianjur cukup memadai. Fokus pembangunan dan tata ruangnya harus jelas," katanya.

Ia menjelaskan, setelah dipasangnya pipa di wilayah tersebut, pihaknya menilai PGN segera akan mendirikan depo di Cianjur karena memiliki laut sehingga suplai gas tidak perlu ditarik dari Kabupaten Purwakarta yang akan memakan biaya yang mahal. Pasokan gas dipasok melalui kapal tangker untuk kembali didistribusikan ke kabupaten/kota lain.

Bahkan, ungkap dia, PGN berencana menjadikan Cianjur sebagai pilot preoject guna melayani wilayah lain seperti Bogor karena tidak meiliki laut. Selain itu, Cianjur merupakan daerah pengembangan yang memungkinkan untuk menunjang dibuatnya depo gas karena memiliki wilayah yang luas dan masih memungkinkan.

"Untuk wilayah Bogor, mungkin akan sulit untuk membuat depo, sehingga wilayah Cianjur lah yang nantinya akan melayani wilayah Bogor kota dan kabupaten," katanya.

Sedangkan pihaknya belum bisa menjelaskan, berapa anggaran yang dipersiapkan dan dihabiskan untuk Cianjur karena komisi tujuh baru pertama kali melakukan komunikasi langsung dengan PGN.

Namun, pipa yang ditanam di wilayah tersebut, tidak mudah meledak karena memiliki ketebalan dan konsentrasi tertentu. "Kami akan perjuangkan hal tersebut agar segera terealisasi dan warga dapat mengunakan hal tersebut dengan baik untuk kemajuan Cianjur," katanya.

Sumber: http://www.beritasatu.com/nusantara/233237-pgn-punya-rencana-besar-untuk-cianjur.html

JPNN, JAKARTA – Turunnya harga minyak dunia membuat pemerintah mengalkulasi kembali besaran harga BBM subsidi. Terbuka kemungkinan harga premium dan solar diturunkan.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pemerintah mengkaji beberapa opsi untuk menyikapi turunnya harga minyak. Salah satunya adalah revisi harga BBM subsidi.

”Mudah-mudahan sebelum akhir tahun diumumkan,” ujarnya setelah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dari Korea Selatan di Bandara Halim Perdanakusuma Jumat malam (12/12).

Menurut Sofyan, pemerintah memiliki tiga opsi yang bisa diambil. Sayang, dia belum bersedia memerinci opsi apa saja yang tengah dimatangkan. ”Yang jelas, (kebijakan) nanti bisa dirasakan rakyat,” katanya.

Sofyan mengatakan, pemerintah menginginkan kebijakan yang sifatnya permanen. Sebagaimana diketahui, selama ini pemerintah selalu dipusingkan dengan membengkaknya beban subsidi karena naiknya konsumsi atau lonjakan harga minyak dunia. ”Kita ingin masalah itu tidak terulang-ulang,” ucapnya.

Salah satu opsi yang dinilai bisa menjadi solusi permanen atas permasalahan subsidi BBM adalah skema subsidi yang dipatok di angka tetap atau fixed subsidy. Dengan skema tersebut, harga BBM subsidi akan naik turun mengikuti harga keekonomian BBM.

Misalnya, jika pemerintah mematok subsidi Rp 1.000 per liter dan harga keekonomian premium Rp 10.000 per liter, harga jual premium subsidi menjadi Rp 9.000 per liter. Namun, bila harga keekonomian turun menjadi Rp 9.000 per liter, harga premium turun menjadi Rp 8.000 per liter.

Lantas, berapa harga keekonomian premium? Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, harga keekonomian premium saat harga minyak dunia turun mendekati level USD 60 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran 12.300 per USD adalah Rp 8.665 per liter. ”Jadi, harga premium saat ini (yang Rp 8.500) disubsidi Rp 165 per liter,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, harga keekonomian BBM ditentukan oleh harga minyak dunia. Namun, karena separo lebih BBM subsidi Indonesia berasal dari impor, variabel nilai tukar juga berpengaruh. Semakin lemah rupiah, harga keekonomian akan makin mahal.

Jumat lalu (12/12) nilai tukar rupiah sudah menembus Rp 12.432 per USD. Itu merupakan level terendah sejak November 2008. Nilai tukar tersebut jauh lebih lemah bila dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN Perubahan 2014 yang dipatok Rp 11.600 per USD maupun asumsi APBN 2015 yang sebesar Rp 11.900 per USD.

Kalkulasinya, jika dalam beberapa waktu ke depan rupiah bisa kembali menguat, lalu harga minyak dunia melanjutkan tren penurunan, harga keekonomian premium bisa jadi akan lebih rendah dari Rp 8.500 per liter. Artinya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi, namun justru bisa meraih untung.

Itulah yang tidak diinginkan pemerintah. Sofyan Djalil memastikan, pemerintah tidak akan mengambil untung dari penjualan BBM bersubsidi.

Karena itu, jika memang harga keekonomian premium sudah berada di bawah Rp 8.500 per liter, pemerintah membuka opsi untuk mengevaluasi harga premium bersubsidi. ”Sebab, minyak ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/12/14/275463/Harga-BBM-Turun-Akhir-Desember-

TRIBUNNEWS, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berencana akan merelokasi penduduk yang mendiami wilayah rawan longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Langkah pencegahan itu kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar lebih baik dilakukan sebelum bencana longsor menimpa masyarakat desa kembali terjadi. Dan pendekatan yang dilakukan, katanya, memberikan penyadaran agar masyarakat desa berminat pindah ke lokasi yang aman.

“Soal lokasi, pemerintah tidak berpikir sendiri. Masyarakat juga bisa dilibatkan sehingga ada kesadaran bersama,” ujar Marwan dalam pernyataannya, Minggu (14/12). Daerah-daerah rawan bencana di Indonesia, Menteri Marwan mengatakan, hampir ada di seluruh provinsi. Dan sebagian besar adalah desa-desa atau daerah tertinggal yang masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

“Kita tidak inginkan semakin banyak rakyat Indonesia berduka karena bencana alamnya sendiri. Ini harus kita antisipasi sejak dini,” ujarnya.

“Apalagi akan menghadapi musim penghujan. Sehingga ancaman longsor, banjir, gagal panen, dan masalah-masalah lainnya pasti berimbas ke masyarakat desa. Jangan sampai desa yang sudah terisolir, semakin terpuruk hidupnya. Ini yang tidak saya inginkan,” tambah Marwan.

Selain berencana melakukan pemindahan warga ke lokasi yang lebih aman, Marwan juga merencanakan untuk melakukan pembangunan desa-desa yang mengalami bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas perekonomian warga bisa kembali berjalan normal seperti sediakala.

“Agar warga desa itu bisa kembali bergerak dan beraktifitas perekonomian,” ujar Marwan.

Nantinya, kata Marwan pihaknya akan menerjunkan tim guna memantau situasi dan kondisi masyarakat

Tim kata Marwan akan memantau penanganan evakuasi dan kebutuhan masyarakat desa, serta membuatkan laporan terperinci untuk bahan evaluasi.

“Sehingga ada solusi mencegah, agar desa-desa rawan bencana lainnya tidak lagi mengalami hal yang sama,” ujarnya. Menteri Marwan pun juga ikut berduka cita atas musibah tanah longsor di Banjarnegara tersebut.

"Saya secara pribadi dan atas nama kementerian sangat berduka atas bencana yang terjadi. Ini benar-benar menjadi persoalan serius yang harus segera kami tangani,” ujar Marwan.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/14/karangkobar-daerah-rawan-longsor-pemerintah-berencana-relokasi-warga-ke-tempat-aman